News Amurang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025). Agenda penting ini menjadi momentum strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tahun depan.
Paripurna Dihadiri Gubernur dan Forkopimda
Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiskus A. Silangen, SpB., KBD, didampingi para wakil ketua DPRD. Turut hadir Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah kebijakan fiskal yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pembahasan KUA dan PPAS ini merupakan dasar penyusunan RAPBD 2026. Kita berharap seluruh program dan kegiatan yang diusulkan nantinya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Sulut,” ujar Silangen.
Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey dalam penyampaiannya menjelaskan, prioritas utama dalam rancangan KUA-PPAS 2026 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
Menurut Olly, Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 5,8 persen pada tahun 2026, dengan dukungan investasi dan sektor pariwisata yang terus berkembang.
“Kami akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,” tutur Gubernur Olly.
Selain itu, Pemprov Sulut juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di tingkat daerah.
Baca juga: Revisi UU ASN: Jutaan P3K Bisa Diangkat Menjadi PNS, Terima Hak yang Sama
Transparansi dan Akuntabilitas Ditekankan
Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok, menegaskan bahwa proses pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak menimbulkan penyimpangan atau tumpang tindih program.
“DPRD akan mengawal setiap tahapan pembahasan secara ketat. Kami ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran tahun depan benar-benar efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Billy juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan terhadap belanja daerah, khususnya pada sektor infrastruktur dan bantuan sosial, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi-Fraksi Siap Sampaikan Pandangan
Usai penyampaian nota keuangan dan rancangan KUA-PPAS oleh pemerintah provinsi, masing-masing fraksi di DPRD Sulut dijadwalkan akan memberikan pandangan umum terhadap rancangan tersebut dalam sesi lanjutan rapat paripurna.
Beberapa fraksi telah memberi sinyal akan menyoroti efisiensi anggaran perjalanan dinas, peningkatan PAD dari sektor pariwisata dan kelautan, serta alokasi dana pendidikan yang masih dianggap perlu diperbesar.
Harapan untuk Pembangunan Sulut yang Berkelanjutan
Rapat paripurna KUA-PPAS 2026 ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pembangunan Sulawesi Utara yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menyepakati kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat, memperkuat daya saing daerah, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
“Dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita optimistis APBD 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembangunan Sulut menuju masyarakat yang maju dan sejahtera,” pungkas Gubernur Olly.
