News Amurang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bergerak cepat menindaklanjuti aksi demonstrasi masyarakat terkait kelangkaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Tidak menunggu lama, DPRD langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, Jumat (12/9/2025).
Aspirasi Warga Dijawab DPRD
Aksi unjuk rasa yang digelar sehari sebelumnya menyoroti masalah antrian panjang kendaraan, dugaan penyalahgunaan distribusi, serta sulitnya nelayan dan sopir angkutan mendapatkan solar bersubsidi. Menanggapi hal ini, pimpinan DPRD Sulut menegaskan bahwa lembaga legislatif akan mengawal secara serius permasalahan tersebut.
“Kami tidak bisa menutup mata dengan penderitaan masyarakat. Setelah mendengar aspirasi dalam aksi kemarin, kami langsung jadwalkan RDP agar ada solusi nyata,” tegas Ketua DPRD Sulut.
Hadirkan Pihak Terkait
Dalam RDP tersebut, DPRD menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya Pertamina Regional VII, Dinas ESDM Sulut, Dinas Perhubungan, aparat kepolisian, serta perwakilan nelayan dan sopir angkutan umum. Forum ini diharapkan menjadi ruang terbuka untuk membedah persoalan distribusi solar subsidi yang kerap menimbulkan polemik.
Anggota Komisi II DPRD Sulut mengungkapkan, masalah solar bukan hanya soal keterbatasan stok, melainkan juga sistem distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran. “Kami ingin memastikan solar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat kecil, bukan justru bocor ke sektor yang tidak berhak,” ujarnya.
Baca juga: Pelatihan Petugas Penjamah Makanan Komitmen BGN Jamin Makanan Bergizi dan Aman bagi Penerima Manfaat
Nelayan dan Sopir Jadi Korban
Perwakilan nelayan dalam forum RDP menuturkan bahwa aktivitas melaut mereka terganggu karena sulit mendapatkan solar dengan harga subsidi. “Kadang kami terpaksa membeli di pengecer dengan harga lebih mahal, ini sangat memberatkan,” ungkap seorang nelayan asal Minahasa Utara.
Hal senada juga disampaikan sopir truk. Mereka kerap harus mengantri berjam-jam di SPBU, bahkan ada yang tidak kebagian solar. “Kalau begini terus, bagaimana kami bisa bekerja? Biaya operasional makin tinggi,” kata seorang sopir angkutan barang.
Dorongan Pengawasan Lebih Ketat
DPRD menekankan perlunya pengawasan distribusi solar lebih ketat di lapangan. Aparat penegak hukum diminta untuk menindak tegas praktik penimbunan dan penyalahgunaan kuota. Selain itu, Pertamina juga didorong agar memperbaiki sistem pendataan pengguna solar bersubsidi.
“Kami akan rekomendasikan adanya penambahan kuota solar di Sulut, tapi distribusinya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai niat baik pemerintah justru dimanfaatkan oknum nakal,” tegas salah satu anggota dewan.
Komitmen Tindak Lanjut
Hasil RDP akan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD Sulut yang segera dikirimkan kepada pemerintah provinsi, Pertamina, dan kementerian terkait. DPRD juga berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada kepastian ketersediaan solar bagi nelayan, sopir angkutan, serta masyarakat kecil yang berhak.
“Ini bukan rapat seremonial. Kami ingin ada solusi konkret agar masyarakat tidak lagi menderita karena solar,” tutup Ketua DPRD Sulut.
