Amurang – Selain menerima gaji pokok dan tunjangan representatif, pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas tambahan. Tunjangan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah sebagai bagian dari penunjang kinerja wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Tunjangan Perumahan dan Transportasi
Salah satu fasilitas yang cukup menonjol adalah tunjangan perumahan. Bagi anggota DPRD yang tidak menempati rumah dinas, pemerintah daerah menyediakan tunjangan perumahan dengan nominal yang bervariasi sesuai jabatan.
Untuk anggota DPRD Sulut, tunjangan perumahan rata-rata berada pada kisaran Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan. Sementara itu, bagi pimpinan DPRD yang terdiri dari ketua dan wakil ketua, jumlahnya bisa lebih tinggi, menyesuaikan dengan standar kelayakan rumah jabatan pejabat publik di tingkat provinsi.
Selain itu, DPRD juga menerima tunjangan transportasi. Jika tidak menggunakan mobil dinas, anggota dewan diberikan kompensasi dalam bentuk uang transportasi setiap bulannya. Besarannya berkisar Rp12 juta hingga Rp15 juta, tergantung jabatan dan ketentuan yang berlaku.
Tunjangan Komunikasi dan Reses
Selain tunjangan rumah dan transportasi, anggota DPRD Sulut juga mendapatkan tunjangan komunikasi intensif. Tunjangan ini dimaksudkan untuk mendukung komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya.
Nilainya mencapai Rp10 juta hingga Rp12 juta per bulan, dan diterima secara rutin. Melalui tunjangan ini, diharapkan anggota DPRD lebih aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Tidak hanya itu, setiap tahun DPRD juga mendapat anggaran khusus untuk reses. Anggaran tersebut dipakai untuk menyelenggarakan kegiatan tatap muka dengan warga di daerah pemilihan masing-masing. Besarannya bervariasi, namun dalam satu kali reses anggota DPRD bisa menerima dukungan dana puluhan juta rupiah.
Baca juga: Debut Thom Haye dan Federico Barba Jadi Harapan Baru Persib Bandung Saat Hadapi Borneo FC
Gaji Pokok dan Tunjangan Lainnya
Secara keseluruhan, gaji pokok anggota DPRD sebenarnya relatif kecil, yaitu sekitar Rp1,5 juta per bulan. Namun, jumlah tersebut dilengkapi dengan berbagai tunjangan sehingga total penghasilan yang diterima setiap bulan bisa mencapai Rp50 juta hingga Rp60 juta bagi anggota, dan lebih tinggi bagi pimpinan.
Tunjangan lain yang diterima meliputi:
-
Tunjangan kedudukan, khusus bagi pimpinan DPRD.
-
Tunjangan alat kelengkapan dewan, bagi anggota yang duduk di komisi, badan anggaran, atau badan musyawarah.
-
Tunjangan kesehatan dan perjalanan dinas, sesuai aturan yang berlaku.
Transparansi dan Tuntutan Publik
Meski fasilitas tersebut sudah diatur berdasarkan regulasi, tidak sedikit masyarakat yang menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD. Terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, publik menuntut adanya transparansi dan penggunaan anggaran yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Sejumlah aktivis menilai, penerimaan anggota DPRD yang cukup besar harus sebanding dengan kinerja mereka di lapangan. Artinya, dewan harus aktif turun ke masyarakat, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
DPRD Diminta Tingkatkan Kinerja
Menanggapi hal tersebut, beberapa anggota DPRD Sulut menyatakan bahwa tunjangan yang mereka terima bukan sekadar fasilitas pribadi, melainkan penunjang tugas dan tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat.
“Setiap rupiah yang kami terima ada pertanggungjawaban. Kami dituntut hadir dalam rapat, menyerap aspirasi, hingga mengawasi program pemerintah. Jadi tunjangan itu memang bagian dari konsekuensi tugas,” ujar salah satu legislator Sulut.
Meski demikian, ia mengakui bahwa kritik masyarakat adalah hal wajar. DPRD pun diingatkan untuk lebih transparan, bekerja profesional, serta benar-benar menyalurkan hak rakyat yang diwakili.
