News Amurang – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam upaya mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satu keputusan penting yang menjadi sorotan publik adalah penunjukan seorang jenderal senior, yang dikenal luas karena keberaniannya memimpin sidang etik hingga menjatuhkan pemecatan kepada Ferdy Sambo, sebagai figur utama reformasi Polri.
Penunjukan ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki citra dan marwah kepolisian di mata rakyat.
Rekam Jejak Sang Jenderal
Jenderal tersebut bukan sosok asing di institusi Polri. Namanya mencuat pasca tragedi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang melibatkan mantan Kadiv Propam, Ferdy Sambo. Saat itu, ia dipercaya memimpin Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Sambo.
Keputusan tegas itu dipandang publik sebagai langkah berani sekaligus bukti bahwa Polri masih memiliki perwira tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan hukum di atas kepentingan kelompok.
Dipercaya Presiden Prabowo
Kini, di era pemerintahan baru, Presiden Prabowo kembali menaruh kepercayaan besar kepadanya. Sang jenderal ditunjuk sebagai pemimpin tim reformasi Polri yang memiliki tugas krusial: melakukan pembenahan sistemik di internal kepolisian, mulai dari tata kelola organisasi, penegakan disiplin, hingga penguatan fungsi pengayoman masyarakat.
“Beliau dipilih bukan hanya karena pengalaman panjang di kepolisian, tetapi juga karena keberanian moral yang sudah terbukti,” ujar salah satu sumber di lingkaran Istana.
Agenda Reformasi Polri
Ada sejumlah agenda besar yang akan digarap tim reformasi Polri di bawah kendalinya, antara lain:
-
Penataan kultur dan etika kepolisian agar lebih dekat dengan rakyat dan menjauhi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.
-
Penguatan sistem pengawasan internal agar setiap pelanggaran bisa direspons cepat dan transparan.
-
Peningkatan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen yang lebih selektif dan akuntabel.
-
Transparansi pelayanan publik, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan administrasi kepolisian.
Harapan Publik dan Tantangan Besar
Publik menaruh harapan besar pada penunjukan ini. Banyak pihak menilai, sosok jenderal yang pernah menorehkan sejarah dengan memecat Sambo itu mampu menjadi simbol perubahan. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil.
Masih ada masalah besar seperti praktik pungutan liar, rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri, hingga tudingan adanya jaringan “mafia” yang menyusup dalam tubuh kepolisian.
“Reformasi Polri harus dijalankan dengan serius. Kami percaya dengan kepemimpinan beliau, tapi masyarakat tentu akan menagih hasil nyata, bukan sekadar janji,” kata pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia.
Simbol Keberanian dan Harapan Baru
Penunjukan sang jenderal ini menegaskan bahwa pemerintah ingin mengirimkan pesan politik dan moral kepada masyarakat: Polri tidak boleh lagi bermain-main dengan hukum. Reformasi bukan pilihan, melainkan keharusan.
Jika berhasil, langkah ini tidak hanya akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri, tetapi juga memperkuat fondasi negara hukum di Indonesia.
“Beliau adalah simbol keberanian. Dari dulu sudah terbukti berani memutuskan hal sulit saat publik ragu. Kini, ia kembali diuji untuk membawa Polri ke arah yang lebih bersih dan humanis,” ujar seorang tokoh masyarakat.
