News Amurang – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akhirnya mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Keputusan ini diambil menyusul maraknya aktivitas tambang yang dinilai melanggar aturan serta menimbulkan keresahan masyarakat akibat kerusakan lingkungan dan gangguan lalu lintas.
Aktivitas Tambang Dianggap Mengganggu Warga
Selama bertahun-tahun, masyarakat Parung Panjang mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas tambang, mulai dari debu yang mencemari udara, kerusakan jalan akibat kendaraan tambang, hingga potensi longsor. Bahkan, lalu lintas truk tambang yang beroperasi 24 jam sering kali menyebabkan kemacetan parah dan membahayakan pengguna jalan lain.
“Suara masyarakat sudah lama kami dengar. Karena itu, saatnya Pemprov hadir untuk menertibkan,” ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Sabtu (13/9/2025).
Operasi Ilegal Jadi Sorotan
Selain mengganggu ketertiban umum, sejumlah aktivitas tambang di Parung Panjang disebut tidak memiliki izin resmi alias ilegal. Pemprov Jabar menegaskan bahwa penutupan ini juga bertujuan memutus praktik pertambangan tanpa izin yang selama ini luput dari pengawasan.
“Kami tidak bisa mentolerir aktivitas tambang ilegal. Ada mekanisme perizinan yang harus ditaati. Jika tidak, maka akan ditindak,” kata Bey.
Baca juga: SPPG Dapur MBG jadi Ladang Nepotisme: Diisi Satu Keluarga Besar
Pemprov Gandeng Aparat Hukum
Untuk menertibkan kawasan, Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan aparat kepolisian, TNI, serta Satpol PP. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas tambang yang kembali beroperasi diam-diam setelah penutupan.
“Kami libatkan aparat hukum agar langkah ini punya kepastian. Penertiban akan dilakukan menyeluruh, bukan hanya simbolis,” tambah Bey.
Dampak Ekonomi Jadi Pertimbangan
Meski demikian, Pemprov Jabar mengakui penghentian tambang juga akan berdampak pada perekonomian lokal. Banyak warga yang bergantung pada sektor tersebut, baik sebagai pekerja langsung maupun penyedia jasa pendukung.
Untuk itu, Pemprov berkomitmen mencari solusi alternatif, misalnya dengan mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
“Kami tidak ingin masyarakat jadi korban. Oleh karena itu, kami siapkan program alternatif agar ekonomi warga tetap berjalan,” jelas Bey.
Masyarakat Apresiasi Langkah Pemprov
Sejumlah tokoh masyarakat Parung Panjang menyambut positif langkah penghentian operasi tambang. Mereka menilai keputusan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap warga yang selama ini menderita akibat dampak buruk pertambangan.
“Kami sudah lama menunggu tindakan nyata. Semoga ini bukan hanya janji, tapi benar-benar dijalankan sampai tuntas,” ujar Rudi, salah satu warga setempat.
Penutup
Dengan dihentikannya operasi tambang di Parung Panjang, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya menjaga lingkungan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Namun, keberlanjutan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pengawasan ketat dan upaya mencarikan solusi ekonomi bagi warga yang terdampak.
