News Amurang – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menetapkan pagu anggaran pendidikan untuk tahun 2026 sebesar Rp55,4 triliun. Anggaran ini disebut sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional, terutama di jenjang dasar dan menengah.
Fokus Pemerataan Akses dan Kualitas
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Ratna Pratiwi, menyatakan bahwa alokasi dana tersebut akan diarahkan pada peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Menurutnya, masih banyak daerah yang menghadapi ketimpangan fasilitas, sehingga membutuhkan perhatian lebih.
“Pagu anggaran Rp55,4 triliun akan kami fokuskan untuk memperluas akses pendidikan yang merata, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memperkuat kesejahteraan guru,” ujar Ratna dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Alokasi Anggaran Per Program
Berdasarkan data Kemendikdasmen, pagu anggaran 2026 dibagi ke beberapa program prioritas, di antaranya:
-
Rp20,1 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana sekolah.
-
Rp15,6 triliun untuk peningkatan kualitas guru, termasuk sertifikasi, pelatihan, dan tunjangan profesi.
-
Rp8,7 triliun untuk program digitalisasi sekolah, seperti penyediaan perangkat teknologi dan akses internet.
-
Rp6,5 triliun untuk beasiswa siswa berprestasi dan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
-
Rp4,5 triliun untuk penguatan kurikulum serta pengembangan riset pendidikan dasar dan menengah.
Baca juga: Sosok Jenderal yang Pecat Sambo Kini Dipercaya Prabowo Pimpin Reformasi Polri
Respon Positif DPR
Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Syafii, menyambut baik penetapan pagu anggaran tersebut. Ia menilai langkah Kemendikdasmen sejalan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan minimal 20 persen APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia. Kami berharap realisasi anggaran nanti benar-benar tepat sasaran,” ungkap Syafii.
Tantangan Implementasi
Meski begitu, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Prof. Suyatno, menilai bahwa tantangan terbesar ada pada implementasi. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar anggaran tidak hanya habis untuk belanja rutin, tetapi juga berdampak langsung pada mutu pendidikan.
“Jangan sampai anggaran besar ini justru terserap untuk hal-hal administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana siswa di pelosok bisa merasakan manfaatnya,” kata Suyatno.
Harapan Masyarakat
Di sisi lain, sejumlah orang tua murid menyampaikan harapan agar dana tersebut bisa menekan biaya pendidikan yang kerap masih dirasa berat.
“Kami ingin anggaran ini bisa bantu anak-anak sekolah tanpa harus bayar mahal untuk seragam, buku, atau iuran lain,” ujar Fitriani, warga Bekasi.
Komitmen Pemerintah
Kemendikdasmen menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan sekolah dalam memastikan anggaran terserap dengan baik. Transparansi dan keterbukaan publik akan dijadikan prinsip utama dalam pengelolaan dana pendidikan 2026.
“Anggaran ini adalah amanah. Kami akan memastikan penggunaannya berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,” tutup Menteri Ratna.
