Amurang – Pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Liando, menyoroti potensi konflik sosial yang sering muncul usai penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, salah satu faktor pemicu utama adalah pihak-pihak yang tidak siap menerima kekalahan dalam kompetisi politik.
Kekalahan Jadi Sumber Ketegangan
Dalam diskusi publik yang digelar di Manado, Ferry Liando menjelaskan bahwa dinamika politik lokal maupun nasional kerap memanas pasca pemilu, terutama karena kandidat dan pendukungnya sulit menerima hasil akhir.
“Yang sering memicu konflik di tengah masyarakat adalah ketidakmampuan menerima kekalahan. Padahal, dalam demokrasi, menang dan kalah itu hal yang biasa. Sayangnya, masih banyak pihak yang belum siap,” ujarnya.
Konflik Horizontal di Masyarakat
Ferry juga menyoroti bahwa konflik politik bukan hanya terjadi antar-elite, tetapi sering kali merembet ke akar rumput. Pendukung kandidat tertentu bisa terpecah, menimbulkan gesekan sosial, bahkan dalam lingkup keluarga atau komunitas kecil.
“Relasi sosial di masyarakat kita sangat erat. Begitu politik masuk, gesekan mudah terjadi. Konflik antarwarga sering kali tidak murni soal kebijakan, tetapi lebih kepada fanatisme pada figur atau kelompok tertentu,” tambahnya.
Baca juga: Pelatihan Pekerja Migran Manado Post Digaransi KP2MI, Simak Penjelasan Kepala BP3MI Sulawesi Utara
Peran Penyelenggara Pemilu dan Aparat
Menurut Ferry, untuk meminimalisir konflik, peran penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan lembaga pengawas sangat penting. Mereka dituntut menjaga netralitas sekaligus memberi ruang yang adil bagi semua kandidat.
“Kalau penyelenggara pemilu profesional, transparan, dan akuntabel, maka pihak yang kalah pun akan lebih mudah menerima. Persoalan muncul ketika ada dugaan ketidakadilan yang menimbulkan ketidakpuasan,” jelasnya.
Pendidikan Politik Jadi Kunci
Selain aspek teknis penyelenggaraan, Ferry menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi politik diyakini dapat membantu masyarakat memahami bahwa pemilu adalah sarana demokrasi, bukan arena permusuhan.
“Pemilu seharusnya dilihat sebagai pesta rakyat, bukan ajang permusuhan. Pendidikan politik sejak dini, baik di sekolah maupun lewat organisasi masyarakat, harus diperkuat agar rakyat lebih dewasa dalam berdemokrasi,” katanya.
Harapan untuk Pemilu Mendatang
Mengakhiri pemaparannya, Ferry Liando berharap pemilu mendatang bisa berjalan lebih damai dengan partisipasi politik yang sehat. Menurutnya, sikap lapang dada dan penghormatan terhadap hasil demokrasi adalah kunci menjaga persatuan bangsa.
“Demokrasi hanya bisa berjalan baik kalau kita siap kalah dan siap menang. Yang kalah tetap bisa berkontribusi untuk bangsa, sementara yang menang harus ingat amanah rakyat,” pungkasnya.
Penutup
Pernyataan Ferry Liando menjadi pengingat penting bahwa kalah dalam pemilu bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses demokrasi. Jika semua pihak mampu menahan ego dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, maka konflik sosial bisa diminimalisir dan demokrasi Indonesia akan semakin matang.
